EKONOMI-PEMBANGUNAN

BAB 11

1. Pengertian pembangunan ekonomi daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di suatu daerah tertentu yang pada umumnya di bebankan pada otoritas daerah.contohnya

· Untuk pembangunan yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang.

· Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah,seperti meningkatkan kesehatan masyarakat.dll

2. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah

Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah hal ini bertujuan untuk menjelasakan teori-teori pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi.

I.Definisi pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang

1. Mashab historis

Mashab historis ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan pengalaman sejarah,tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi suatu Negara, teori ini berasal dari jerman dan muncul abad -19

2. Friedrich list

Menurut list, system libelarisme yang laissez faire dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah,organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi, menurut list.jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan.

Perkembangan ekonomi,menurut list melalui 5 fase yaitu fase primitive, beternak,pertanian dan industri pengolahan (manufacturing), dan akhirnya pertanian,industri pengolahan dan perdagangan.

3. Bruno Hilderbrand

Sebagai kritiknya terhadap list, hilderbrand mengatakan perkembangan ekonomi bukan didasarkan padan”cara produksinya” ataupun “cara konsumsinya” tetapi pada “cara distribusi” yang digunakan. Oleh karena itu ia mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

1. perekonomian barter (natura)
2. perekonomian uang
3. perekonomian kredit

4. Karl Bucher

Pendapat bucher merupakan sintesa dari pendapat list dan hilderbrand. Menurut bucher, perkembangan ekonomi melalui 3 tahap yaitu:

1. produksi untuk kebutuhan sendiri (subsisten)
2. perekonomian kota dimana pertukaran sudah meluas
3. perekonomian nasional dimana peran pedagang menjadi semakin penting

5. w.w Rostow

Teori pembangunan ekonomi dari rostow ini sangat popular dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel rostow yang dimuat dalam Ekonomics Journal (maret 1956) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut bukunya yang berjudul The stage of Economic Growth (1960).

3. Paradigma baru teori pembangunan daerah

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan paradigma pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

4. Perencanaan pembangunan daerah

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

5. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah

Ada beberapa ahli yang memaparkan teori tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu Fredrich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher dan W.W Rostow. Fredrich List adalah seorang penganut paham Laissez faire. Ia berpendapat bahwa paham Laissez faire dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, meskipun ia menghendaki adanya proteksi bagi industri-industri yang masih lemah. Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Ia menyusun tahap-tahap perkembangan ekonomi di mulai dari: fase primitif biadab, fase pertanian, fase pertanian dan pabrik, pabrik dan perdagangan.

Bruno Hilderbrand mengemukakan bahwa tahap-tahap pembangunan ekonomi itu menjadi 3 tahap yaitu: perekonomian barter atau perekonomian natural, perekonomian uang, dan perekonomian kredit.

Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui tiga tingkat atau tahap yaitu: produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian kota dan perekonomian nasional, di mana peranan pedagang-pedagang tampak makin penting. Menurut tahap ketiga ini, bahwa barang-barang itu diproduksi untuk pasar bukan untuk kepentingan sendiri.

Tahap-tahap pembangunan ekonomi menurut Rostow dikelompok-kan menjadi: masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, menuju kematangan dan konsumsi berlebih.

6. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah

Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.

2. Ketidakmampuan atau kelemahan setor swasta melaksanakan fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasr masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sekor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.

5. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.

6. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi;tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

BAB 12

1. Modal asing dalam pembangunan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.
Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini menurut pasal 2 ialah :
a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat terse-but tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusaha¬an di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Aliran kapital atau investasi asing dari luar negeri baik oleh sector pemerintah maupun swasta asing dapat merupakan suplemen atau pelengkap bagi usaha pemecahan lingkaran setan kemiskinan. Penanaman modal asing banyak bergerak di sektor eksplorasi sumber alam berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga di sektor manufacturing. Swasta asing yang melakukan investasi umumnya merupakan perusahaan besar multinasional.

Bantuan Luar Negeri Berupa Hadiah dan Pinjaman

Bantuan asing bisa diberikan secara langsung atau melalui lembaga keuangan internasional. Contoh bantuan langsung berupa hadiah atau pinjaman yang diberikan oleh US-AID (United State Agency for International Development), suatu lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, atau dari badan-badan luar negeri yang serupa dari negara-negara maju telah berkembang lainnya.

2. Motivasi Negara donor

Pengertian tied aid -- bantuan luar negeri dikaitkan dengan kriteria atau kehendak donor -- bukan konsep baru. Di samping tujuan "humanitarian" dan pelestarian lingkungan, ada beragam motivasi yang mendasari utang luar negeri, dan setiap donor punya prioritas motivasi tersendiri. Motivasi donor antara lain: hubungan sejarah atau persamaan kultur pertimbangan politik dan strategis memberi pasaran untuk barang dan jasa oleh pemasok dari negara mereka dan seperti Jepang, untuk menunjang pengaliran modal swasta dari negara mereka dengan pembangunan prasarana.

Banyak sudah studi untuk menunjukkan bobot tied dari bantuan luar negeri, terutama dari Jepang. Perlu diingat, sebagian besar bantuan yang kita terima berbentuk pinjaman bersyarat lunak. Bukan hibah yang tak usah dikembalikan. Maka, negara donor pun berkepentingan agar utang itu kelak bisa dibayar kembali.

Tentunya kepentingan motivasi berbeda antarnegara. Kalau dinilai secara menyeluruh, sulit diketahui motivasi mana yang harus diperhatikan oleh negara penerima. Kalau dinilai secara pragmatis, akan sangat masuk akal bila kepentingan pemasok dan investor negara donor yang lebih menonjol. Juga pertimbangan agar bantuan luar negeri digunakan untuk meningkatkan daya pembayaran negara penerima (misalnya peningkatan output dan ekspor). Jadi, bukan motivasi lain. Juga perlu dicatat: motivasi kelestarian lingkungan, pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan pencapaian demokrasi (apa pun artinya) sering hanya untuk konsumsi politik domestik negara donor.

3. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan Indonesia

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan indonesia,meliputi:

1. ekspor

2. bantuan luar negeri

3. investasi asing

4. tabungan domestik

4. Struktur pembiayaan pembanguan

Struktur pembiayaan pembangunan terdiri dari:

1. sumber pembiayaan publik sumber ini dikelola oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sumber pembiayaan publik diperoleh dari pajak,hibah dan konstibusi BUMN.

2. Sumber pembiayaan non publik,sumber ini dikelola oleh lembaga swasta.sumber pembiayaan non publik disalurkan dalam bentuk penanaman modal langsung,kreedit,penyertaan saham,dan bentuk-bentuk lain yang dimungkinkan.

3. sumber pembiayaan luar negeri, sumber ini dikelola oleh,lembaga-lembaga pemberi pinjaman luar negeri atau yang umum disebut lembaga-lembaga donor contohnya AMF,Bank pembangunan ASIA, Bank dunia dan negara-negara maju. Sumber pembiayaan luar negeri di salurkan dalam bentuk pinjaman luar negeri,kredit exspor dan hibah.

Bab 13

1. Peranan lingkungan dalam perekonomian

Pembangunan sering kali menjadi semacam ideology of development. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun pengalaman kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang Pembangunan Ekonomi. Pembangunan berlanjut atau Sustainable development merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Pembangunan yang membawa peningkatan produksi, konsumsi, kapital yang kemudian akan membawa kemajuan teknologi, ternyata memiliki segi negatif: yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, yang mesti dihindari karena akan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Sehingga pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan merupakan keharusan agar dapat menghindarkan dari segi negatif di atas. Perlu kita ketahui bahwa: memang sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sekaligus melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Dalam penggalian sumber-sumber alam untuk keperluan pembangunan ekonomi, harus diusahakan agar supaya: tidak merusak tata lingkungan manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Demikian besar peranan lingkungan dalam pembangunan ekonomi sehingga dikhawatirkan pembangunan itu sendiri akan mengalami stagnasi, karena sumber daya alam sudah tidak ada lagi yang dapat digali atau karena kondisi sumber daya alamnya sudah demikian buruk, karena menggebunya pembangunan yang dilaksanakan atau karena pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak terpikirkan pelestarian dari sumber daya alam itu sendiri

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat/affluent society dengan memperhatikan dan memelihara sumber daya alam atau planet bumi agar di kemudian hari tidak terjadi deteriorasi ekologis, soil depletion dan penyusunan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masalahnya bagi negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia adalah bagaimana dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang miskin melalui kegiatan pembangunan ekonomi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah dalam suatu perekonomian.

Dalam hal ini ada beberapa factor di bawah ini yang berhubungan dengan peranan lingkungan hidup dalam perekonomian,diantaranya:

• Program Pengembangaan perekonomian dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

· Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi perekonomian

• Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan pengendalian perekonomian.
• Program Penataan Kelembagaan,perekonomian dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

· Progam Peningkatan Peranan Masyarakat

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ternyata juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan yang berdampak pada perekonomian.

2. Industrilisasi dan pembangunan berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan ternyata tidak mampu mengentaskan Indonesia dan negara dunia ketiga lainnya dari kemiskinan, tetapi justru memberi keuntungan politik dan ekonomi negara-negara maju yang bersistem kapitalis.Namun, pembangunan berkelanjutan telanjur diterima sebagai konsep yangseolah-olah tidak perlu digugat kembali kebenarannya. Jadi sebenarnya konsepitu diabdikan untuk siapa? Itulah yang pantas dipertanyakan kepadapemimpin-pemimpin negara yang hadir di KTT Bumi di Johannesburg Septemberini.Kelahiran konsep itu didasari oleh terjadinya berbagai kerusakan lingkungan.Kerusakan itu sendiri sebenarnya terjadi sebagai dampak industrialisasi dinegara-negara Eropa maupun proses pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga.Proses industrialisasi maupun pembangunan merupakan proses-proses yangdilaksanakan sebagai penjabaran teori modernisasi . Tidak bisa dipungkiriteori modernisasi merupakan teori yang dibangun dalam konstruksi kepentingan kapitalisme.

Menurut Baldwin dan Meier, agar perkembangan ekonomi dapat berjalan seperti yang diharapkan, ada beberapa syarat yaitu adanya kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri, adanya mobilitas faktor produksi, akumulasi kapital, kriteria dan arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan, penyerapan kapital dan stabilitas nilai-nilai serta lembaga-lembaga yang ada. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara antara faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi mempunyai peranan yang seimbang, karena antara keduanya saling ketergantungan dan saling melengkapi, sebab kemakmuran ekonomi itu hanya sebagian saja dari kemakmuran sosial. Untuk mengalokasikan kapital terlebih dahulu harus ditiadakan kriteria dan arah investasi, namun pemilihan ini tidak mudah maka ada 3 hal dapat dipergunakan sebagai pedoman yakni: Penempatan investasi diusahakan pada kondisi capital output ratio-nya rendah Proyek-proyek yang dipilih harus dapat memaksimisasikan tenaga kerja (produktivitas tenaga kerja yang tertinggi). Investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran internasional sehingga dapat memaksimisasikan perbandingan antara ekspor dan investasi.

Industri yang efisien pada umumnya adalah industri yang berskala besar, dan industri skala besar hanya bisa dimungkinkan bila ada jaminan pasar yang luas. Pasar yang luas hanya dapat terjadi dalam perdagangan internasional, yang merupakan syarat bagi terlaksananya pengembangan sektor industri. Sektor industri yang berkembang bila mampu menciptakan surplus maka akan mendorong perkembangan industri yang lain. Suatu negara akan memperoleh peluang surplus hanya kalau negara tersebut menganut sistem perdagangan yang bebas atau perekonomian yang terbuka.

3. Industri dan ekstrnalitas dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia ataupun, oleh sumber daya kapital.

Keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan nasional (Pendapatan Domestik Bruto) di samping juga adanya kegiatan luar biasa dari masyarakat di bidang: penemuan cara produksi baru, penyesuaian teknologi, dan penerapan teknologi untuk kegiatan menghasilkan barang yang dijual di pasar. Tahap industrialisasi berdasarkan tolok ukur kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB, dapat dibagi menjadi; (1) tahap non- industrialisasi, (2) tahap dalam proses menuju industrialisasi, (3) tahap semi industri, (4) tahap industrialisasi penuh.

Eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi. Akibat negatif adalah semakin menipisnya, berkurangnya dan semakin rusaknya sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, yang biasanya ini dianggap sebagai biota pembangunan. Sedangkan yang positif adalah meningkatnya jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui industrialisasi.

Kebijaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan menurut Hadi Prayitno dan Budi Santosa (1996, ha1147-156), minimal haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: menghormati dan memelihara komunitas kehidupan,memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan daya hidup dan keragaman bumi Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang dan mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.

Uraian di bawah ini mencoba menjelaskan kaitan-kaitan antara kapitalisme dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya dapat dilihat konsep itu bukanlah konsep yang netral.Sebagaimana diketahui, setelah Perang Dunia II, negara-negara yang terlibatperang, terutama di Eropa Barat, banyak yang mengalami kesulitan ekonomiakibat tingginya biaya perang. Untuk memulihkan kembali kondisi ekonominya,negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat melakukan konsolidasi.

Hasil dari konsolidasi itu adanya perubahan dalam hubungan antarnegara dibidang sosial, ekonomi dan politik. Eropa Barat dan Amerika Serikat tidakmungkin lagi melakukan penjajahan fisik karena tuntutan keadaan setelahPerang Dunia II.Bangkitnya negara-negara baru yang merdeka di Asia dan Afrika setelahKonferensi Asia-Afrika di Bandung 1955, yang sebelumnya merupakannegara-negara jajahan Eropa dan Amerika Serikat menjadi ancaman baru bagieksistensi paham kapitalisme, karena banyak di antara tersebut lebihtertarik pada paham sosialisme untuk melakukan perubahan sosial .

Proses Modernisasi

Hal yang menambah kekhawatiran negara-negara Barat, pada masa itu perangdingin mulai melanda dunia. Amerika dan negara-negara Eropa Barat menyadarisituasi ini sehingga mereka mendorong para ilmuwan sosial mengembangkanteori-teori yang dapat menarik dan dapat diaplikasikan di negara-negara dunia ketiga, namun tetap dapat melanggengkan kapitalisme itu sendiri .Oleh karenanya di bidang sosial, mulai dilakukan rekayasa sosial melaluipenyusunan teori-teori sosial. Salah satu teori sosial yang kemudian diintroduksikan ke negara-negara berkembang dan baru merdeka adalah teorimodernisasi atau teori pembangunan yang dikembangkan di Amerika Serikat sejak 1948.Diintroduksikannya teori modernisasi ke negara-negara Dunia Ketiga, karenadalam perspektif Barat negara-negara tersebut dipandang sebagai negara yangmasih dalam proses modernisasi, khususnya dalam proses pertumbuhan ekonomi.Pertumbuhan ekonomi itu diharapkan dapat berjalan menurut proses atautahap-tahap tertentu yang juga pernah dialami oleh negara-negara kapitalisdi masa pertumbuhannya pada abad 19 . Dalam konteks modernisasi, Fred WRiggs (1980) menyatakan penggunaan cara-cara budaya Barat maupun pemasukanbarang-barang materi dari Barat merupakan bagian dari proses modernisasi.Oleh karena itu, Fred WRiggs menyebut proses modernisasi sebagaiwesternisasi, dengan komponen-komponennya yang terdiri dari industrialisasi,demokrasi, dan ekonomi pasar. Pendapat yang agak samar dikemukakan JWSchoorl, bahwa bersama-sama dengan proses modernisasi itu, terjadi proseswesternisasi.Teori modernisasi (teori pembangunan) dengan demikian bukanlah teori yangbebas nilai. Hal ini juga dikatakan ilmuwan sosial dari Barat seperti JW Schoorl (1988), bahwa proses modernisasi dan terwujudnya bentuk-bentukmasyarakat modern dengan sendirinya tidak mungkin bebas nilai. Oleh karenanya cara melaksanakan modernisasi juga ada hubungannya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan. Mengingat teori modernisasi dibangun di atas landasan kapitalisme, maka nilai-nilai yang mendukung modernisasi jelas bernuansa kapitalistik.